Selasa, 26 April 2011

POLA DIKLAT FUNGSIONAL

POLA DIKLAT FUNGSIONAL
J.A.Untung Aribowo
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SAPTA TARUNA

1.      UMUM
Kajian pola diklat fungsional pada dasarnya  adalah untuk memberikan asupan kepada Pengelola Diklat Teknik dan Fungsional, mengenai apa-apa yang masih perlu dikembangkan yang belum tergambarkan dalam alur pengembangan karier Pejabat Fungsional dari sejak PNS tersebut masuk sebagai Pejabat FUngsional hingga selesai tugas (pensiun).
2.      KAJIAN POLA DIKLAT FUNGSIONAL
Secara umum isi pola diklat fungsional dilingkungan yang dikembangkan menggambarkan :

a.    Tujuan dan pendekatan penyusunan pola diklat fungisonal 
Bagian ini pola diklat fungsional yang sudah dikembangkan adalah menguraikan mengenai tujuan pola diklat sebagai bagian dari pengembangan karier, dan pola diklat sebagai acuan perencanaan & penyuluhan pengendalian kualitas diklat dengan menggunakan pendekatan pengembangan karier, pengembangan professional, system modul, berdasarkan sektor, dan kompetensi serta tinjauan terhadap otonomi daerah.

b.    Perkembangan karier diklat fungsional
Perkembangan karier dalam pola diklat fungsional berisi mengenai jenis & jenjang kepangkat jabatan fungsional (terampil dan ahli), serta perkembangan karier jabatan fungsional yang meliputi sejak pejabat fungsional tersebut diangkat dalam jabatan fungsional, kenaikan jenjang jabatan, dan kenaikan pangkat dan golongan.

c.    Tugas dan kompetensi jabatan fungsional.
Tugas-tugas jabatan fungsional yang dikembangkan dalam pola diklat fungsional dikutip dari Keputusan Menkowasbang PAN untuk jabatan fungsional dibawah pembinaan Departemen, dan kompetensi jabatan fungsional diarahkan pada kompetensi pengangkatan pertama jabatan fungsional yang dengan penggabungan beberapa tugas dalam satu jenjang kedalam satu kompetensi.

d.    Pola diklat fungsional
Gambaran tentang alur pengembangan karier pejabat fungsional sudah dikembangkan dengan menggunakan metode penggambaran segitiga berjenjang, dan rincian pola diklat digambarkan dalam matrik pola diklat, didalam matrik pola diklat ini menggambarkan tentang jenis-jenis diklat fungsional seperti (diklat pengangkatan pertama, diklat penjenjangan, diklat pindah jalur, diklat peningkatan profesionalisme, diklat manajerial, diklat pengangkatan kembali, diklat pengangkatan inpassing)

e.    Kurikulum diklat fungsional  
Bagian ini berisi identifikasi Kurikulum dan silabus yang berhasil dihimpun dalam pola diklat fungsional adalah kurikulum dan silabus untuk diklat pengangkatan pertama yang ada, dan kurikulum yang dikembangkan atas azas kompetensi maka harus diturunkan dari Standar Kompetensi Jabatan Fungsional (SKJF) dari masing jenjang.

3.      ANALISIS
3.1.   Pola diklat pengangkatan pertama dengan system jenjang terendah :
1)    Keuntangan :
a)    Mudah mengembangkan kurikulum silabusnya
b)   Kontinuitas dalam penyelenggaraan ;
c)    Relatif lebih efisien
d)    Bisa diikuti oleh semua tingkatan dalam jenjangnya.
2)    Kelemahan yang ditimbulkan oleh pola diklat pengangkatan pertama dengan level terendah adalah munculnya efek psikologis (pertentangan batin) khususnya bagi calon pejabat fungsional yang berasal dari mantan pejabat ;
3.2.   Pola Diklat Pengangkatan Pertama disetiap jenjang :
1)    Keuntungannya memberikan fasilitas yang sesuai kepada calon masuk pejabat fungsional sesusai dengan jenjang jabatan dan kepangkatannya.
2)    Kelemahannya,
a)    Memunculkan 7 diklat pengangkatan pertama ;
b)   Membutuhkan biaya besar (kurang efisien) ;
c)    Tidak memberikan jaminan keberlangsungan (tidak efektif) ;
3.3.   Pola Diklat penjenjangan
Pola diklat penjenjangan yang sudah dikembangkan baru sebatas identifikasi jenis penjenjangan seperti jenjang jabatan fungsional terampil menuju ke jenjangan jabatan fungsional keahlian akibat factor peningkatan pendidikan/ memperoleh gelar baru.
Dalam pola diklat penjenjangan belum dikembangkan kurikulum dan silabusnya, serta prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan untuk penjenjangan.dalam pengembangan kurikulum dan silabus diklat penjenjangan ini dibutuhkan tim khusus dan waktu dan biaya yang cukup.
3.4.   Pola pembinaan Jabatan Fungsional :
Dari pola pembinaan pejabatan fungsional yang sudah dikembangkan dalam laporan sebelumnya baru sebatas diskripsi, belum memberikan gambaran alur pembinaan dari setiap jenis spembinaan untuk jabatan fungsional. Alur / prosedur pembinaan diperlukan dalam rangka memberikan gambaran yang jelas kepada pejabat fungsional maupun pelaksana pembinaannyas.
3.5.   Kompetensi jabatan fungsional.
Meskipun dalam waktu yang bersamaan dengan pekerjaan ini sedang dikerjakan penyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional (SKJF), tetapi jika ditenggok kebutuhan mendesak untuk rekrutmen jabatan fungsional tidak bisa menunggu, sedang proses pengesayah SKJF membutuhkan waktu dan perlu sosialisasi.
4.      HASIL KAJIAN POLA DIKLAT FUNGSIONAL

Relevansi
Dari hasil kajian pola diklat fungsional dan analisis, secara umum pola diklat yang ada masih relevan untuk dilaksanakan, yang masih perlu mendapatkan perhatian barang kali adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari implementasinya. Dengan mewujudkan peningkatan pemberdayaan jabatan fungsional secara siknifikan sesuai dengan program pemerintah ramping struktur dan kaya fungsi.
Tujuan tersebut bisa terwujud jika telah diperoleh perimbangan jabatan fungsional dengan manajemen, dan lingkup tugas. posisi pejabat fungisonal ada yang bertugas di Departemen pembinanya atau berada di bawah pembinaan instansi lain.

Implementasi Kebijakan Jabatan Fungsional
Pusdiklat sebagai inisiator dan motivator regulasi kebijakan tentang jabatan fungsional merumuskan kebijakan, dan implementasi dari kebijakan ini adalah unti-unit penyelenggara pelatihan fungsional. publikasi yang intensif terkait jabatan fungsional diupayakan bisa menarik dan diminati oleh staf di dilingkungan Departemen/ lembaga. karena fenomen yang berkembang jika PNS di fungsionalkan, maka PNS tersebut diisolasi.

Visi pembinaan
Sebagaimana dituliskan oleh Hardiyanto semasa menjabat sebagai Kepala BKN bahwa, dalam merancang pola pembinaan pejabat fungsisonal yang tidak kalah pentingnya adalah merumuskan visi dari pembinaan jabatan fungsional dengan jelas dan tegas. Karena hambat terbesar dalam pembinaan pejabat fungsional ada pada visi dan misi yang tidak jelas.*) dikutip dari tulisan Hardiyanto dalam Webnya BKN.
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional
Dengan dikembangkannya Standar Kompetensi Jabatan Fungsional (SKJF), tentunya rangkaian yang tidak dapat diputus adalah pengembangan Standar Pelatihan Kompetensi Jabatan Fungsisonal (PKJF), dan Materi Uji Pelatihan Jabatan Fungsional (MUPJF).  Pola ini bisa disebut sebagai pola keterbukaan, artinya setiap tindakan/ perilaku pejabat fungsional dapat diukur dengan profesionalitas. Berarti setiap pejabat fungsional tidak lagi perlu kawatir membayangkan tingkat kesulitan- kesulitan sebagaimana dialami pada era sebulumnya.
5.      PERMASALAHAN DALAM POLA DIKLAT
Dari identifikasi data sebagaimana dipelajari dari berbagai referensi terkait dengan diklat ada beberapa yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain :
a.    Belum adanya visi misi jabatan fungsional yang jelas ;
b.    Minimnya publikasi/ sosialisasi  ;
c.    Kesenjangan antara jabatan fungsional ;
d.    Transparansi system pembinaan perlu ditingkatkan ;
e.    Kreativitas Unit Pembina dalam pemberdayaan pejabat fungsional ;
f.     Aspirasi PNS daerah yang terhambat untuk masuk menjadi pejabat fungsional karena factor peraturan baru.
6.      PENDEKATAN
Pendekatan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pola diklat fungsional, dilakukan dengan menyusun langkah-langkah sebagai berikut :

6.1.   Merumuskan visi dan misi disesuaikan dengan  kebutuhan instansi induk Pembina jabatan fungsional
6.2.   Meningkatkan efektifitas publlikasi dapat dilakukan dengan menerapkan pola :

a)   Menetapkan prosedur pengangkatan, pembinaan dan peningkatan jabatan fungsional
b)   Menyusun profil Jabatan Fungsional.
c)   Melakukan sosialisasi secara intensif dan terartur tentang,  prosedur pengangkatan, pembinaan dan peningkatan kapasitas jabatan fungsional ke seluruh unit-unit Pembina baik yang ada di pusat maupun di daerah dan instansi lain.

6.3.   Mengatasi kesenjangan yang terjadi dalam jabatan fungsional, perlu dilakukan rekrutmen secara kontinu dan terprogram. Langkah yang diperlukan adalah :

a)    Penyebaran informasi tentang rekrutmen calon pejabat fungsional baru kepada seluruh staf/ PNS;
b)   Melakukan pendaftaran calon peserta pejabat fungsional ;
c)    Melakukan uji kepatutan ;
d)    Mengadakan pelatihan pengangkatan pertama bagi yang lolos uji kepatutan ;
e)    Melakukan uji kompetensi bagi calon pejabat fungsisonal ;
f)     Pengurusan jenjang dan kepangakatan status pejabat fungsional ;
g)    Penyelesaian administrasi pejabat fungsional,

Untuk menjaga tertib administrasi hendaknya proses rekrutmen dilaksanakan secara siregis antar unit-unit Pembina dengan Biro Kepegawaian dan Balai/Unit Diklat sebagai penyelenggara diklat.


6.4.   Memunculkan kreativitas dan inovasi dalam pembinaan dan pemberdayaan para pejabat fungsional diperlukan :

a.    Inventarisasi tugas-tugas dan jenis pembinaan sesuai dengan porsinya.
b.    Pemberian penugasan kepada pejabat fungsional oleh unit Pembina
c.    Pembinaan administrative oleh Pembina dalam rangka peningkatan kapasitas pejabat fungsional binaannya.
d.    Memberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi diri yag bermanfaat terkait dengan tugas-tugas sebagai pejabat fungsional.
e.    Memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
f.     Inovasi untuk promosi jabatan structural.


6.5.   Mengantisipasi aspirasi PNS daerah untuk menjadi pejabat fungsional dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a)    Melakukan sosialisasi ke daerah-daerah tentang perkembangan jabatan fungsional ;
b)   Memberikan pengertian kepada PNS daerah yang berminat untuk masuk menjadi pejabat fungsional adalah bukan merupakan alternative memperpanjang masa tugas sebagai PNS.
c)    Jabatan fungsional adalah prefesional, jadi professional tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat.
d)    Bagi yang kesehariannya telah melaksanakan tugas-tugas fungsional sebaiknya perlu mendapatkan prioritas pengangkatan  status sebagai pejabat fungsional.


next  >>>>

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar